URGENSI SINERGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENUJU KOMONITAS ASEAN 2015

Fatkhul Muin

Abstract


Otonomi daerah merupakan upaya distribusi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota. Pembagaian kewenangan sebagai distribusi kewenangan yang secara hirarkhis memberikan makna bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah merupakan bagian dari indikator penguat Indonesia dalam mempersiapkan menuju komonitas Asean, karena pada tingkat pemerintah daerah, pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam akan lebih maksimal. Artinya bahwa melalui penguatan otonomi daerah sebagai upaya penguatan pada tingkat nasional dan sebagai landasan untuk mempersiapakan Indonesia menuju Asean Commonity. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis merumuskan masalah yang menitikberatkan kepada bagaimana kesiapan Indonesia dalam menuju Asean Commonity. Selain itu, dalam penulisan malakah ini, bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum bahwa urgensi otonomi daerah dengan dasar sharing of power antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya untuk pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mempersiapkan menuju Asean Commonity. Adapun metodologi dalam penelitan ini metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.